Di tengah proses persidangan, menurut Syamsul, keluarga Sadikin mencabut gugatan untuk perbaikan materi tuntutan. Kemudian mereka mendaftarkan kembali gugatan perdata pada 30 Oktober 2015. Bersamaan dengan pendaftaran gugatan perdata, BPN Makassar menerbitkan sertifikat hak milik nomor 33986 tahun 2015 atas nama Solihin, menggantikan sertifikat nomor 5 tahun 1969. Denny kemudian menggugat BPN Makassar karena menerbitkan sertifikat baru ke PTUN pada Januari 2016. Dalam persidangan pada April lalu di PTUN, tersingkaplah jejak Wakil Presiden Jusuf Kalla. Perwakilan BPN Makassar menyerahkan selembar surat yang menjadi dasar mereka menerbitkan sertifikat baru kepada majelis hakim.

Lelayang tersebut diteken Kepala BPN Sulawesi Selatan Muhammad Ikhsan Saleh pada 21 Oktober 2015. Isinya: ada perintah lisan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang agar menindaklanjuti permohonan sertifikat atas nama Solihin. Menurut Hasman, Solihin memang pernah mengadu kepada Jusuf Kalla soal lambatnya penerbitan sertifikat lahan. Ceritanya, Solihin hendak memperbarui sertifikat nomor 5 tahun 1969. Alasannya, ketika dibeli, lahan tersebut masuk wilayah Desa Biringkanaya, Kabupaten Maros. Pada 1971, lokasi tersebut ditarik ke wilayah Kota Makassar. Kedekatan Kalla dengan Solihin, menurut Hasman, mulai terjalin saat Solihin menjadi Panglima Kodam XIV Hasanuddin pada 1965-1968. Kedekatan itu berlanjut sampai musim kampanye pemilihan presiden 2014.

Kalla, misalnya, pernah ditemani ”Kang Ihin” ketika menyambangi pondok pesantren di Jawa Barat. Kepada Tempo, Ikhsan mengakui mengeluarkan surat perintah kepada BPN Makassar untuk menerbitkan sertifikat atas nama Solihin. Surat itu ia buat setelah mendapat panggilan telepon dari Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, yang menurut Ikhsan mendapat perintah dari Kalla. ”Saya tak ingin ini dianggap intervensi atau intimidasi. Normatifnya, sebagai anak buah, wajib melaksanakan perintah pimpinan,” ujar Ikhsan. Berdasarkan hasil pengecekan dokumen di BPN, kata Ikhsan, ”Tanah itu jelas milik Solihin.” Keterangan Ikhsan disanggah pendahulunya. Mantan Kepala BPN Sulawesi Selatan Elfachri Budiman menyebutkan sejumlah kejanggalan pada sertifikat nomor 5 Tahun 1969 atas nama Solihin.

Antara lain, tanda tangan yang tertera di sertifikat berbeda jauh dengan milik pejabat yang berwenang saat itu. Kejanggalan lain, tanggal penerbitan sertifikat bertepatan dengan hari Ahad, ketika kantor pemerintah libur. Keanehan terakhir, menurut Elfachri, sertifikat tersebut tak terdaftar di pusat data BPN. Menteri Ferry membenarkan pernah menghubungi Kepala BPN Sulawesi Selatan untuk membicarakan sertifikat lahan atas nama Solihin G.P. Sang Menteri pun meminta permasalahan lahan itu tidak dilihat dari aspek legal semata. Menurut dia, Solihin menguasai tanah tersebut atas sokongan tokoh masyarakat Makassar. ”Saya tak mau memperpanjang masalah. Solihin G.P. adalah tokoh. Maka negara hadir untuk mencari jalan keluar,” ujar Ferry. Adapun juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengatakan Kalla memang dekat dengan Solihin. Kedua tokoh itu kerap bertemu. Husain menduga Solihin pernah mengeluhkan sengketa lahan tersebut. ”Bisa saja kemudian Pak Kalla meminta menteri terkait melihat posisi perkaranya seperti apa,” ucap Husain. ”Ini normatif saja.”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *